BANDUNG, SAMBASNEWS.id – Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94, Forum Kepala Sekolah Swasta mengadakan audensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat guna memperjuangkan nilai Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) tidak mengalami penurunan, di Gedung DRPD Provinsi Jawa Barat Jum’at (28/10/2022).
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc, merespon baik yang diharapkan oleh kepala sekolah swasta. Karena memang dengan adanya kenaikan BBM dan kondisi sekolah swasta yang bergantung pada anggaran pemerintah, seharusnya ada kenaikan atau tetap sama jumlahnya dengan saat ini.
Penjelasan dari BAPPEDA JABAR bahwa penurunan angka BPMU terjadi karena kondisi penyesuaikan APBD dan perlu dana untuk memenuhi janji yang tercantum di RPJMD 2018-2023 di akhir masa jabatan Gubernur Jabar.
Dan seperti yang disampaikan Ketua FKSS SMA Jawa Barat Ade D. Hendriana, bahwa intinya kami meminta penjelasan terkait berkuranganya BPMU 2023 dari 700 ribu menjadi 600 ribu, yang berbanding terbalik dengan PAD yang meningkat 7,68% atau sekitar 2,480 T. Hal ini dengan alasan karena bagi sekolah swasta BPMU merupakan hibah prioritas dan BPMU bukan merupakan program baru tetapi program yang sudah lama berjalan sejak tahun 2010 namun namanya berbeda tahun 2010-2011 itu Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk sekola negeri dan sekolah swasta, tahun 2012-2013 BOS Provinsi untuk negeri dan swasta, tahun 2014-2016 baru berganti nama jadi BPMU untuk negeri dan swasta dan tahun 2017 sampai dengan sekarang semenjak alih kelola ke Disdik Provinsi negeri dan swasta dipisah menjadi BPMU untuk sekolah swasta dan BOPD untuk sekolah negeri, perbedaan nominal yang diterimanya pun berbeda.
Baca berita dihalaman selanjutnya…
