Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jabar, Dan Satriana, mengatakan ada beberapa catatan dan saran perbaikan yang didapat lewat hasil pemantauan tindaklanjut saran PPDB tahun sebelumnya.
Menurutnya, perbaikan pada proses verifikasi data pendaftar, transparansi informasi pendaftar, jaminan penyaluran calon peserta didik baru KETM, transparansi data perubahan kuota akibat pengunduran diri, dan perbaikan saluran pengelolaan pengaduan berjenjang perlu dilakukan agar pelaksanaan PPDB tahap II sesuai tujuan.
“Semua pengaduan pada tahap I agar dapat diselesaikan sebelum pendaftaran tahap II dimulai,” ucapnya, saat dihubungi, kemarin.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Sopandi, mengatakan hasil evaluasi pelaksanaan pendaftaran tahap I dan rencana perbaikan pelaksanaan pendaftaran Tahap II PPDB, antara lain rencana perbaikan penyampaian informasi melalui website PPDB, penyaluran calon peserta didik baru KETM yang tidak diterima di sekolah negeri, dan perbaikan pengelolaan pengaduan secara berjenjang.
Dia menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memperhatikan dan menindaklanjuti catatan dari Perwakilan Ombudsman RI Jabar tersebut.
Sekretaris Daerah Jabar, Setiawan Wangsaagmaja, menyampaikan apresiasi atas masukan dan catatan dari Perwakilan Ombudsman RI Jabar.
Dia juga meminta Dinas Pendidikan Jabar untuk mempelajari dan segera menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan Ombudsman Ombudsman, kata Sekda, dapat terus berkoordinasi untuk perbaikan pelayanan publik pada seluruh unit kerja di Pemprov Jabar.
(Red)
