Dalam sambutannya Ngatiyana menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Meskipun meskipun Pemerintah Kota Cimahi telah menerima raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), namun upaya perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan.
Elektronifkasi dalam pengurusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena dapat menjadi salah satu upaya dalam percepatan pencairan belanja daerah. Integrasi ini sudah direncanakan sejak tujuh tahun yang lalu dan baru dapat direalisasikan di tahun ini.
”Dalam Kesempatan ini penerapan SP2D Online baru dimulai dari proses pencairan gaji PNSD Kota Cimahi. Kami berharap ke depannya dapat dilaksanakan untuk seluruh jenis transaksi belanja sehingga berdampak pada belanja publik yang dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Ngatiyana.
