BANDUNG, SAMBASNEWS.id – Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat (FMPP JABAR) bertemu dengan Wakil Komisi V Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 27 Bandung pada Rabu (15/02). Pertemuan ini membahas anggaran BOPD yang telah dipangkas oleh Gubernur Jabar.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh wakil ketua komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya, tujuan audiensi ini membahas anggaran BOPD yang telah dipangkas oleh Gubernur Jabar karena dana tersebut dialihkan ke pos lain seperti pembangunan mesjid, alun-alun dan penataan situ sebagaimana telah dimuat dalam berita harian Pikiran Rakyat pada hari kamis 9 februari 2023.
Illa selaku ketua FMPP menyampaikan kekecewaan nya terhadap kebijakan dari gubernur jawa barat tersebut dan meminta membatalkan pemangkasan anggaran BOPD yang awalnya 1,5 triliun menjadi 933 milyar.
Hal ini bukan tanpa alasan, FMPP menyampaikan bahwa sebelum anggaran dana tersebut dipotong saja tidak mencukupi apalagi kalau dipotong 38% itupun yang dianggarkan hanya 7 bulan, sudah sangat dipastikan tidak akan mencukupi.
Sekretaris FMPP Jabar laras juga menyampaikan “Akibat dari pemangkasan BOPD tersebut tentunya akan sangat berimbas pada masyarakat terutama masyarakat miskin seperti kita ketahui selama ini BOPD lah yang membebaskan biaya SPP di sekolah, dapat dibayangkan jika BOPD dipangkas maka sekolah akan kekurangan anggaran yang cukup besar dan kemungkinan terpahitnya sekolah harus meminta sumbangan kepada orang tua siswa yang jumlahnya tidak sedikit, dengan demikian masalah dunia pendidikan akan semakin rumit mulai dari maraknya pungutan, tunggakan hingga penahanan ijazah, selain bertolak belakang dengan pernyataan gubernur bahwa sekolah di jabar gratis juga akan menyebabkan banyaknya keluhan dari siswa kategori ekonomi tidak mampu ( KETM ), sekarang saja sudah banyak laporan yang masuk dengan keluhan sumbangan sekolah yang jumlahnya cukup besar, apalagi jika BOPD dipangkas kemungkinan SPP dan DSP bisa diberlakukan kembali, selain itu juga banyak keluhan guru dan tata usaha belum di bayar selama 4 bulan sebagai akibat dari dipangkasnya anggaran BOPD tersebut”, ujar laras.
Angga (36) sekretaris FMPP kota bandung turut menyampaikan dalam audiensinya kali ini bahwa “pada intinya FMPP tidak menolak apapun program pemerintah untuk menjadikan Jabar lebih baik, tapi percuma kalau hanya infrastruktur yang terus dibangun, tapi generasi mudanya malah harus rusak karna banyak yang harus putus sekolah akibat mahalnya biaya pendidikan, kejadian yang akhir-akhir marak terjadi seperti pembegalan dan aksi ugal-ugalan mayoritas pelakunya anak remaja, tidak menutup kemungkinan akibat putus sekolah akhirnya malah nongkrong dan terbawa arus yang tidak baik”. tuturnya.
Ia juga menambahkan kalau ingin membangun tempat ibadah pasti banyak yang akan menyumbang tapi kalau biaya pendidikan masa iya kan harus minta sumbangan ke masyarakat,
“Tidak apa-apa kalau ingin membangun masjid tolong jangan anggaran pendidikan yang dipangkas karena anggaran pendidikan itu adalah hal yang sangat urgen dan paling penting untuk masyarakat, contoh kecil nya kalau untuk mesjid saya rasa dengan meminta sumbangan pun akan banyak masyarakat yang menyumbang, tapi kalau untuk pendidikan kan gak mungkin kita meminta sumbangan masyarakat”, tambahnya
Dalam kesempatan tersebut abdul hadi wijaya menyampaikan bahwa dengan sudah adanya BOPD ini maka sekolah tidak boleh lagi memungut iuran bulanan kepada orang tua, mau miskin mau kaya ga boleh dipungut.
“Dan ternyata angkanya khusus dikota-kota besar ini bermasalah, kalau di kabupaten-kabupaten yang pelosok gak ada masalah, disitu bayarnya 75ribu BOPD nya 145ribu “bingah pisan” seperti di tasik, majalengka, pangandaran, itu bingah pisan karena BOPD nya yang diterima lebih besar daripada iuran, tapi dikota-kota besar bobedek, bandung raya, cirebon, karawang, itu biasanya mereka mungutnya 350ribu bahkan di bodebek lebih mahal lagi diganti dengan 145ribu per anak pertahun, artinya kan di kota-kota besar banyak masalah, berupa kekurangan biaya oprasional untuk pendidikan, yang ini kemudian karena emang sejatinya bahwa pendidikan itu harus juga pembiayaan nya bukan hanya APDB dan APBN tapi juga dana masyarakat makanya jadi dalih sekolah-sekolah untuk melakukan proses cari duit, namanya macem-macem sampai kemudian ribut keluarlah pergub tentang komite sekolah itu. Tapi masalah tidak selesai, lebih kacau lagi ternyata dianggaran tahun ini 2023 yang rapat kemaren 2022 itu ada kebijakan dari gubernur mengurangi belanja untuk BOPD. Diptonglah dengan angkanya yang tidak ampun-ampun dari 1,5 triliun menjadi 933 milyar dipotongnya hampir 40% akibatnya terjadilah proses dimana pos-pos yang harusnya dibiayai oleh BOPD banyak yang dieluhkan. Yang pasti ada dan banyak keluhan nya adalah untuk honor tugas tambahan misalnya guru kan dapetnya 2.040.000 biasanya kalau jadi walikelas dapet 400ribu atau 500ribu sekarang 0″, ujarnya.
Selain itu juga Abdul Hadi menambahkan bahwa komisi V menerima FMPP dengan sangat baik dan berterimakasih sehingga beliau menjadi tahu fakta dilapangan dan akan menyampaikan aspirasi dari FMPP kepada bapak gubernur jabar.
“Menurutnya BOPD kurang tepat sasaran, istilah kasarnya, masa yang mampu mau ikut-ikutan ditraktir yang seharusnya membantu mentraktir”, pungkas gus ahad sebutan akrab abdul hadi wijaya.
(Laras)
