Dr. Rd. Ahmad Buchari, S.IP, M.Si
Kepala Pusat Studi Desentralisasi Dan Pembangunan Partisipatif FISIP UNPAD
SAMBASNEWS.ID – Sejak Maret 2020 ketika kasus covid-19 positif pertama diumumkan pertama oleh pemerintah sampai sekarang Maret 2022 maka masyarakat seakan terhenyak dengan apa yang baru saja mereka lihat alami dan rasakan, seakan mereka seperti terbangun dari mimpi indah dimana Indonesia merupakan negara yang tidak mempan dengan virus covid-19.
Pemerintah dengan semangat yang luarbiasa melaksanakan quick respon yang mengingnkan perubahan secara signifikan dari kondisi terburuk yang mungkin terjadi, namun kita seperti menjadi penonton dari pertunjukan besar yang dilakukan pemertintah jelas sekali terlihat bahwa seakan akan ada sebuah tekanan yang besar menjadi beban bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dari penanganan virus covid-19 ini, kita mencium aroma intervensi akan hal ini, pemerintah pusat dan daerah seakan berjalan sendiri-sendiri dalam penangan kasus virus covid yang sedang terjadi melanda negeri ini.
Tekanan yang menintervensi pemerintah bisa saja dari berbagai bidang baik dari sektor industry tekstil, otomotif serta bahan kebutuhan pokok dan juga sektor lain seperti pariwisata perhubungan dan jasa, bukan tidak mungkin para pemilik modal bahkan yang sudah terlanjur ada deal dengan pemerintah akan berupaya memberikan tekanan dalam penanganan covid-19.
Pemerintah mengambil langkah nyata dalam penangan ini sehingga keluarlah Keppres No.9 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan virus corona covid-19, tidak tanggung-tanggung komando gugus tugas ini dipercayakan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yaitu seorang prajurit komando berpangkat Letnan Jenderal Aktif, disusul Keppres 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan, tidak cukup sampai disitu keluarlah juga Keppres no.21 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dari semua payung hukum yang ada apakah cukup untuk menekan angka penyebaran,?
