Memunculkan juga belanja yang tidak prioritas dalam APBD KBB Tahun 2024, terhadap pembelian tanah di Sarimukti senilai 30 milyar untuk penunjang investasi pihak ketiga PT GGI, walaupun sudah terjadi kontrak dengan GGI, tapi belum tentu terlaksana, seperti halnya kontrak sebelumnya dengan investor dari Korea sampai sekarang tidak jelas, oleh karenanya investasi PT GGI juga dikhawatirkan tidak terlaksana, apalagi belum ada kajian mendalam termasuk uji publik, bahkan munculnya anggaran 30 milyar tersebut diduga telah melabrak ketentuan, ucapnya.
Masih banyak kritik lainnya yang sudah terangkum dalam resume hasil rapat tersebut yang rencananya akan disampaikan kepada DPRD KBB saat melaksanakan audensi, termasuk penilaian terhadap kinerja Bawaslu KBB, LAKI menganggap kinerjanya tidak maksimal dalam penindakan pelanggaran pemilu, yang paling menonjol tidak ada kegiatan penertiban APK yang melanggar, tidak transfaran dalam pengelolaan keuangan termasuk ada dugaan pelanggaran etik oleh oknum komisioner Bawaslu, dan hal yang sama muncul kritik kepada KPU KBB terutama transfaransi dalam pengelolaan keuangan, sementara yang kami tahu cukup besar bantuan anggaran Pemilu melalui hibah dari Pemkab Bandung Barat, untuk KPU KBB -/+ 51 milyar dan Bawaslu KBB sebesar 11 milyar, pungkas Guras.
(Red)
