Jakarta, SAMBASnews.id – Polri diingatkan untuk berhati-hati menangani kasus anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan terkait pernyataannya tentang bahasa Sunda. Menurut pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Hasibuan, kasus tersebut sarat dengan nuansa politik.
“Harus dipahami bahwa Arteria Dahlan menyampaikan pendapatnya dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi III DPR dan diketahui sesuai undang-undang, DPR RI memiliki hak imunitas sesuai Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 224 UU MD3,” tutur Edi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
BACA JUGA :
- Kasus Arteria Dahlan Dihentikan, Margarito Kamis: “Kasus Arteria Tidak Dapat Diproses Hukum“
- BARKIN: “Lamun Kaciwit Kulit Kabawa Daging”, Pecat Arteria Dahlan
- Terungkap!! Arteria Dahlan Ternyata Tercatat Sebagai Mahasiswa Unpad Bandung
Edi meminta Polri tetap konsisten dan tegas untuk tidak melanjutkan kasus Arteria Dahlan dalam pernyataannya yang mempermasalahkan penggunaan bahasa Sunda oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam rapat DPR RI.
Menurut dia, setiap anggota DPR yang menjalankan tugasnya tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan atau tertulis dalam rapat DPR atau di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPR.
