JAKARTA, SAMBASNEWS.ID – Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang menyebut pemilu tak perlu buru-buru digelar karena pemerintah masih berjibaku dengan COVID-19.
Gde menilai Luhut tidak memahami UUD 1945 yang jelas mengatur pelaksanaan Pemilu lima tahun sekali dan pembatasan masa jabatan presiden. Ia menegaskan bahwa rakyat akan menurunkan Jokowi apabila tetap menjabat lebih dari dua periode.
Dikutip dari kumparan.com, “Pertama, LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2 kali 5 tahun. Titik! Jadi jika pada waktunya Jokowi enggak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!” ujar Gde dalam keterangan, Kamis (17/3).
“Contoh: Pemilu pertama 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahir pemerintahan yang demokratis tetap dilakukan pemilu 1954. Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini,” tambahnya.
Begitu pula dengan alasan penundaan pemilu dalam rangka pemulihan ekonomi COVID-19. Gde menganggap alasan itu tidak konsisten karena Pilkada 2020 lalu tetap dilaksanakan di tengah tingginya kasus corona.
“Jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi COVID-19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat COVID-19 2020, yang banyak diprotes publik,” jelas Gde.
Ia pun melihat anggaran Pemilu Serentak 2024 belum disahkan hingga saat ini. Gde menduga ketidaktersediaan anggaran nantinya dijadikan alasan penundaan pemilu oleh pemerintah.
