Bandung, Sambasnews.id – FLYOVER Kopo diprediksi dapat digunakan pada April 2022 mendatang. Jika itu terlaksana, maka pembangunannya lebih cepat dari target awal, September 2022.
Melihat pembangunannya yang cepat, Plt. Wali Kota optimis flyover ini dapat bermanfaat untuk mengurai kemacetan di sekitar wilayah tersebut pada April 2022.
“Sekitar 20 persen lebih cepat, luar biasa. Jadi tentunya Pemerintah Kota Bandung juga mendukung. Ada permasalahan luasan jalan di bawahnya yang perlu kita lebarkan, ya kita support. Insyaallah itu juga berjalan paralel,” tuturnya.
Meski flyover dapat mengurangi kemacetan, ia berharap warga Kota Bandung bisa mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi publik.
“Ini memang ikhtiar mengurai titik-titik kemacetan, tapi tetap kita terus mendorong penggunaan transportasi publik di Kota Bandung. Sehingga warga lebih banyak menggunakan transportasi publik dan kemacetan bisa berkurang,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat, Wilan Oktavian menerangkan, secara kontraktual, paket pembangunan flyover Kopo berakhir pada September 2022. Namun Wilan menyebut, progresnya lebih cepat sekitar 20 persen.
“Teman-teman yakin bisa selesai di April. Insyaalah, walau pun kontraknya sampai September kalau lihat sekarang mudah-mudahan tercapai,” ucapnya.
Wilan mengungkapkan, agar kendaraan yang naik ke flyover lebih lancar, maka dibutuhkan lahan untuk menormalisasi frontage sekitar 100 meter. Lahan yang dibutuhkan pun ternyata milik negara.
“Alhamdulillah tadi dicek ternyata tanah negara ya, insyaallah bisa kita teruskan supaya lebih sempurna flyover-nya,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan pekerjaan pembangunan flyover tidak terganggu dengan adanya pandemi Covid-19, meski ada Surat Edaran dari Menteri PUPR kalau ada kejadian yang sakit harus berhenti.
“Alhamdulillah untuk di sini tidak pernah berhenti, jadi lancar terus, makanya ngebut. Pekerja juga tidak ada yang sakit, mudah-mudahan karena protkesnya atau imun mereka yang kuat,” katanya
Menurut Wilan, Pemkot Bandung harus mengamankan lahan yang berada di bawah flyover. Hal itu agar tidak dimanfaatkan secara ilegal.
“Karena daerah sini lumayan ramai. Potensi dimanfaatkan secara ilegal, sangat besar,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, pembangunan flyover adalah salah satu bentuk manifestasi.
“Walau pun pembangunan infrastruktur itu dibiayai APBN, tetapi yang menerima manfaat masyarakat. Sehingga kita saling bahu-membahu, saling mendukung,” pungkasnya.
(Red)
