Jumlah rombel yang seharusnya dibuka 36 orang per kelas hanya diumumkan 32 siswa per kelas, sehingga ada spelling 1 kelas lebih kurang 4 siswa per kelas, dan diiisi oleh siswa/i di luar sistem yang dititipkan oleh KCD wilayah VII.
Selain itu juga ada perlakuan diskriminasi oleh KCD wilayah VII yang dilakukan oleh sekretaris pribadi Kepala KCD Wilayah VII Firman Oktora, dengan tidak menerima surat permohonan kepada KCD wilayah VII dan melakukan pengusiran terhadap team FMPP, ujar Illa.
Untuk persoalan dan kasus yang terjadi di sekolah-sekolah dan KCD Wilayah VII, maka kami meminta Lembaga Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia Jawa Barat untuk segera menindaklanjuti, kasus-kasus yang terjadi disekolah negeri agar siswa/i afirmasi yang belum mendapatkan kejelasan untuk bersekolah. Hal ini mengingat proses KBM akan segera berlangsung dan segera menindaklajuti kasus-kasus siswa titipan dari KCD Wilayah VII, pungkas Illa.
(Mang Sambas)
