Memang, saat pertama kebijakan digulirkan banyak daerah kebingungan membagi wilayah untuk zonasi PPDB. Daerah bingung karena mereka baru menyadari kalau ternyata sekolah negeri di wilayah mereka, terutama untuk SMPN, SMAN dan SMKN sangat minim dengan penyebaran yang tidak merata. Dampaknya Pemerintah Daerah terlambat membuat Surat keputusan PPDB Sistem Zonasi. Pembagian zonasi beragam dan setelah pelaksanaan disadari bahwa perlu ada perbaikan pembagian zona pada tahun berikutnya.
“Sistem PPDB sistem zonasi baru diterapkan selama 7 tahun, tentu saja belum bisa menghapus pola lama yang sudah berlangsung selama 50 tahun. PPDB sistem zonasi pastilah ada kekurangannya, namun kekurangan tersebut masih berpeluang diperbaiki bersama. Harus kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga setahap demi setahap PPDB sistem zonasi dapat dirasakan manfaatnya. Sebaiknya dievaluasi bukan diganti sistemnya”, simpul Retno.
Alasan FSGI Mendukung PPDB Sistem Zonasi
Adapun alasan mendasar FSGI mendukung sistem zonasi adalah sebagai berikut :
(1) Lebih melindungi peserta didik selama perjalanan dari dan ke sekolah.
Ketika sekolah dengan rumah dekat maka anak-anak bisa berjalan kaki atau naik sepeda, hal ini juga mengurangi polusi udara. Selain itu, karena saling kenal maka tawuran pelajar dapat ditekan, penculikan dapat di cegah dan para orangtua bersedia ikut mengawasi sekolah anaknya, semua hal tersebut berdampak kuat melindungi anak-anak.
Baca berita di halaman selanjutnya…
