Menurutnya, pemilu dilaksanakan agar rakyat bisa memilih pemimpin baru untuk menyelesaikan persoalan negara. Ia mencontohkan peristiwa Pemilu 1955 yang tetap dilaksanakan di tengah krisis ekonomi dan politik.
“Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis. Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apa pun situasinya,” tutur dia.
“Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg dan Pilpres, dengan demikian jika KPU menyerah tidak bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gde juga menduga keterlibatan Presiden Jokowi dalam usulan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden, terlebih Luhut merupakan tokoh senior yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.
“Sikap ngotot LBP ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah Menko senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat,”- Gde Siriana Yusuf.
(Red)
