“Kebijakan harus berimbang. Jangan memaksakan untuk mempertahankan PTM, tapi jangan juga semua PTM dibatalkan,” kata Gus Ahad menambahkan.
Selain menyinggung soal evaluasi PTM, Abdul Hadi juga meminta pemprov mengevaluasi pelaksanaan PPKM. Ia mengatakan pemprov telah menyiapkan biaya tak terduga (BTT) untuk dana darurat lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Jika kondisi mengharuskan masyarakat kembali tidak bisa kerja (karena PPKM) secara lokal. Tidak apa-apa lakukan. Jika itu memang baik untuk masyarakat. Jangan khawatir, karena kita belajar tahun ini dana darurat COVID-19 tinggi sekali, sampai ratusan miliar,” ujarnya.
“Tanpa relokasi anggaran, BTT ini sudah bisa digunakan. Sekarang kita fokus menyelamatkan dan mencegah terjadinya korban,” ucapnya menambahkan.
