Selain itu dari sisi proses ini perubahan kurikulum mesti melibatkan berbagai pihak, termasuk para pakar dan ahli dari perguruan tinggi. Perubahan kebijakan kurikulum harus hati-hati terkait substansi atau labeling mata pelajaran. Harus mendapatkan rekomendasi dari para ahli dalam bidangnya.
Perubahan label mata pelajaran pun harus melibatkan para ilmuwan atau para ahliterkait dengan bidangnya agar sesuai dengan basic keilmuan yang berkembang. Contoh kasus perubahan label Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) menjadi Pendidikan Pancasila. Para Ilmuwan PPKN yang terhimpun dalam berbagai asosiasi dan konsorsium menyuarakan mata pelajaran itu, tetap dengan label Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, agar state of the art dan body of knowledge PPKN memiliki basis akademis yang lebih mumpuni.
