Pola yang terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat mempengaruhi integritas dan profesionalitas para penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, peran masyarakat dan media massa dalam mengawasi setiap tahapan dalam pileg sangat penting. Masyarakat harus aktif dalam melaporkan setiap dugaan money politik atau kecurangan yang dilakukan oleh para pemimpin partai atau penyelenggara pemilihan. Media massa juga harus bertanggung jawab dalam melihat fakta dan menginformasikan ke publik secara transparan dan akuntabel mengenai kasus tersebut.
Kepada awak media, Kang Joker juga mengungkapkan dugaan money politik yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan bukti foto beberapa orang PPK yang menerima sejumlah uang.
“Foto ini akan menjadi multitafsir apabila Bawaslu tidak melakukan pendalaman atas informasi ini. Kami meminta Bawaslu dan KPK untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai UU dan Pasal yang mengatur pelanggaran tersebut, dengan harapan memeriksa para penyelenggara dan ASN untuk menemukan akar masalah,” tegasnya.
“Bawaslu, KPU dan KPK harus bekerja sama untuk menjamin kejujuran dan probitas dalam setiap tahapan proses pemilihan, sehingga diharapkan setiap pemilihan umum dapat berlangsung dengan bersih, adil, dan memperkuat kesadaran berdemokrasi di kalangan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.
(Mang Sambas)
