Selain itu, karena pernyataan Luhut disampaikan dalam forum yang terbuka untuk umum, sehingga informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan setiap saat.“Sehingga jelas, tidak ada alasan bagi Luhut untuk menolak membuka big data yang disampaikan,” ungkap ICW.
Selain itu, ICW juga meminta Luhut menjawab soal validitas metode pengelolaan dan pengambilan responden big data penundaan Pemilu 2024 tersebut. Luhut dinilai tidak menjelaskannya secara utuh dan janggal.
Penundaan pemilu memang menjadi topik yang cukup populer belakangan ini. Wacana ini kemudian mengundang polemik di tengah masyarakat.
(Red)
