SAMBASNEWS.id – Pelaksanaan PPDB Jabar 2024 akan dimulai pada tanggal 3 Juni 2024, terjadinya carut marut Pelaksanaan PPDB Jabar 2023 yang sempat viral secara nasional menjadi kekhawatiran tersendiri untuk Calon Peserta Didik/CPD saat ini.
Ditanya wartawan Gunawan Rasyid pemerhati pendidikan Jawa Barat yang juga merupakan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI-KBB, Kamis (23/05/2024), menyatakan kegamangannya menghadapi Pelaksanaan PPDB Jabar tahun 2024.
Hal ini terjadi menurutnya karena berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya yang dihadiri oleh stakeholder pendidikan Jawa Barat, perihal evaluasi PPDB Jabar 2023 terungkap bahwa CPD yang diterima diduga hampir 40% melakukan pelanggaran dalam prosesnya artinya cukup masiv, ujarnya.
Yang membuat semakin heboh saat itu adanya pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya bahwa telah membatalkan sejumlah 4791 Calon Peserta Didik, dan dugaan kami pernyataan tersebut bohong, karena sebetulnya CPD tersebut gugur karena gagal seleksi persyaratan, bukan dibatalkan setelah diterima, sehingga kami perkirakan CPD yang diterima pada PPDB Jabar 2023 yang diduga diterima dengan cara melanggar lebih dari 50 ribu, bahkan kami sempat menantang Kadisdik Jabar waktu itu untuk uji petik membongkar data CPD di SMAN 3 dan 5, SMKN 12 Kota Bandung, SMAN Margahayu Kabupaten Bandung, SMAN 2 dan SMKN 1 Cimahi, Kadisdik Wahyu Mijaya tidak berani. Pernyataan ini pun diperkuat oleh tokoh pendidikan dari UPI Prof. Dr. Cecep Darmawan yang menyatakan kalau semua sekolah di cek di mungkinkan terjadi masiv, ujarnya.
Pelanggaran PPDB Jabar 2023 yang kami temukan di lapangan saat itu bukan masalah Zonasi yang dominan, tapi semua jalur bisa direkayasa oleh operator, dengan cara mengambil akun CPD yang ingin masuk ke sekolah tersebut dan diduga terjadi transaksi, bahkan input data bisa dikerjakan dirumah, ucapnya.
Semua data raport, prestasi apapun bisa dirubah, termasuk koordinat Zonasi tinggal digeser, artinya semua jalur bisa dicurangi apabila ada yang nitip akun CPD kepada operator, sementara Kepala Sekolah dan Cabang Dinas pun kami pastikan tidak bisa mengontrol satu persatu karena saking banyaknya Calon Peserta Didik.
Berita di halaman selanjutnya…
