Dalam waktu dekat pengurus LAKI KBB secara kelembagaan akan melakukan persuasif untuk membuat percepatan membantu perbaikan, dengan melakukan diskusi dan konsultasi menemui Inspektorat Pemkab Bandung Barat, Inspektorat Jenderal Depdagri, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, agar harmonisasi antara Eksekutif, Legislatif serta semua stakeholder yang ada di Bandung Barat bisa terlaksana dengan baik, tentunya akan berdampak kepada perbaikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta berharap Bandung Barat bisa take off di tahun 2024, pungkas Asep.
(Mang Sambas)
