BANDUNG, SAMBASNEWS.id – Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) gelar Forum Grup Diskusi (FGD) guna membahas boleh tidaknya dana pendidikan yang ditarik dari masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan dalam satuan pendidikan di Ballroom Grand Preanger, Selasa (12/07/2022).
Hadir dalam acara FGD ini diantaranya Kadisdik Jawa Barat Dedi Supandi, kepala-kepala KCD, Ketua MKKS Jawa Barat Agus Muhrom, Tipidkor Polda Jawa Barat, Kejati Jawa Barat, Ketua Ombudsman Jawa Barat Dan Satriana, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Gus Ahad, Sesepuh AMS Tjetje Padmadinata, Ketua AKSI Asep Tapip, Ketua FAGI Iwan Hermawan, Ketua PGRI Jabar Dede Amar, Ketua PGRI Bandung Cucu Saputra, Kepala Sekolah SMA, SMK, Kab. Bandung, KBB dan Disdik Kota Bandung, Ketua LSM dan Ormas, serta para Inohong Jawa Barat lainnya.
Dalam sambutannya Ketua Pelaksana sekaligus Ketua LBP2 Asep Bukhori Kurnia atau biasa disapa AA. Maung, menyatakan bahwa FGD ini dilaksanakan guna memberikan payung hukum boleh tidaknya sumbangan dari orang tua murid dilaksanakan, yang saat ini masih menjadi polemik.
Kepala Disdik Jawa Barat Dedi Supandi, berharap kerjasama antar stakeholder ini membuat kondisi pendidikan Jawa Barat kondusif, terlebih setelah pelaksanaan PPDB. Kadisdik menyatakan untuk PPDB tahun ini dibuat sebuah formula untuk warga miskin yang gagal di PPDB masuk sekolah negeri maka bisa daftar ke sekolah swasta yang nantinya akan mendapatkan bantuan keuangan. Dan setelah PPDB dilaksanakan ternyata masih ada kekosongan di sekolah diantaranya: SMKN 10, SMKN 14, di wilayah KCD VII, termasuk di wilayah KCD VI, KCD IX.
Baca berita dihalaman selanjutnya…
