JAKARTA, SAMBASNEWS.ID – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menerima audiensi Ketua National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Senny Marbun dan jajaran di ruang kerjanya, lantai 10, Gedung Graha Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/1).
Turut hadir mendampingi Ketua Umum NPC Indonesia antara lain, Wakil Sekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto, Kabid Perencanaan NPCI, Islahuzzaman Nuryadin, dan Kabid Pemberdayaan Daerah Yasin Onasie. Sementara Menpora Amali didampingi Asisten Deputi Olahragawan Andalan Surono.
Kehadiran Ketum NPCI dan rombongan untuk melaporkan kepada Menpora Amali terkait persiapan NPCI menyelenggarakan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVII di Sumatera Utara-Aceh tahun 2024 mendatang. Selain itu, Ketum NPCI meminta kepada Menpora Amali untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepada NPC dan Panitia Lokal di Sumut-Aceh sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Kami butuh bantuan pak menteri terkait pelaksanaan olahraga-olahraga yang dilaksanakan seperti Peparnas di Aceh-Sumut yang belum ada SK-nya. Kita minta pak menteri untuk menerbitkan SK sebagai penyelenggara Sumut-Aceh. Setelah adanya SK, Peparnas dipastikan terlaksana. Kepastian yang kami inginkan,” ujar Senny Marbun.
“Persiapan jalan, asyik aja. Sudah siap semuanya tinggal SK penetapan, SK yang mereka tunggu,” tambahnya.
Disamping melaporkan terkait persiapan Peparnas XVII di Sumut-Aceh, Senny Marbun juga melaporkan sekaligus meminta arahan Menpora Amali terkait Pemusatan Latihan (Pelatnas) untuk Asean Para Games Kamboja 2023, Asian Para Games Guangzhou 2023 dan Paralimpiade Paris 2024. “Perintah pak menteri Pelatnas jalan terus. Sampai selesai penyelenggaraan,” jelasnya.
Sementara itu, Menpora Amali mengatakan memang Peparnas kaitannya dengan NPC dan tidak berada dibawah naungan KONI. Dengan demikian, Gubernur tempat penyelenggaraan Peparnas XVII yakni Sumut dan Aceh butuh pelaksana di daerah.
“Soal Peparnas itu kan memang NPC. Karena KONI tidak ikut campur sama dengan Peparnas XVI di Papua. Pasti Gubernur harus memiliki juga siapa pelaksana di daerah karena itu menggunakan APBD tapi tetap dipandu NPC,” kata Menpora Amali dalam pertemuan ini.
Menpora Amali pun berjanji akan segera menerbitkan SK Peparnas XVII ini, namun dia meminta kepada pihak NPC dan Kemenpora untuk melakukan koordinasi.
Terkait penyelenggaran Pelatnas, Menpora Amali memerintahkan agar dilanjutkan sampai kegiatan selesai, terutama untuk Asean Para Games Kamboja tahun 2023. Asalakan ada pertanggungjawaban secara adminitrasi.
“Kalau untuk Pelatnas Asean Para Games Kamboja silakan jalan. Prinsip kami oke. Jadi ini terlaksana, tapi secara administrasi pemeriksaan BPK-nya aman,” tukasnya.
(Red)
