“Seperti isu yang kontroversi terkait anak Emil yang diduga merestui anaknya untuk melepas hijabnya. Meski itu bagi sebagian kalangan merupakan hal biasa, tapi bagi masyarakat Jabar yang religius tentunya sangat tidak etis. Dan hal itu mencerminkan seorang pemimpin yang tidak bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi keluarga. Karena soal hijab itu bagi sebagian kalangan umat Islam sangat prinsip sekali dan jangan dipolitisir,” tutur Joker.
Dalam bidang pendidikan pun banyak kebijakan yang bersifat abu-abu dan cenderung pencitraan saja. Misalnya dalam jargon “sekolah gratis”, dengan mengeluarkan Bantuan Operasional Pemerintah Daerah (BOPD) sebagai pengganti SPP yang biasa ditarik per bulan. Tetapi dalam kenyataan BOPD tidak diberikan 12 bulan dalam satu tahun, sehingga sekolah harus berpikir keras untuk menutupinya, ungkap Joker.
Joker berharap pemrov Jabar untuk lebih transparansi dan sosialisasikan kebijakan tersebut secara menyeluruh ke masyarakat jangan sepotong-sepotong. Hal ini agar masyarakat faham bahwa peranannya masih dibutuhkan dalam ikut serta memajukan mutu pendidikan sebagaimana amanat dalam undang-undang dan peraturan perintah. Dan hal ini bisa menjadi landasan geraknya komite sekolah guna memiliki program kerja sebagai mitra sekolah yang transparan serta akuntabel dengan tetap menjunjung konsep sumbangan bukan pungutan, pungkas Joker.
(Dadan Sambas)
