Sebaliknya, meskipun guru honorer di sekolah negeri sudah lama mengabdi belasan tahun, mereka tetap sulit mendapat sertifikat pendidik karena pengangkatannya hanya berdasarkan surat keputusan kepala sekolah.
Kami dari PGRI saja banyak kehilangan guru yang bersertifikat. Dari Muhammadiyah informasinya ada sekitar 6.000 guru, juga dari sekolah swasta Katolik, Kristen, Tamansiswa, dan lainnya.
”Kami dari PGRI saja banyak kehilangan guru yang bersertifikat. Dari Muhammadiyah informasinya ada sekitar 6.000 guru, juga dari sekolah swasta Katolik, Kristen, Tamansiswa, dan lainnya. Kami meminta dukungan ke Komisi X DPR supaya guru swasta yang lulus PPPK tetap bisa ditempatkan di sekolah asal untuk membantu sekolah swasta,” kata Wijaya.
Terus berjuang
Secara terpisah, Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mengatakan, kebijakan PPPK untuk menuntaskan guru honorer di sekolah negeri harus adil. Saat ini ribuan guru lulus passing grade tahap I seleksi PPPK, tapi tidak ada formasi akibat pemerintah lebih mengutamakan pengangkatan guru di sekolah induk. Nasib mereka kini terkatung-katung.
