Dan lebih miris lagi fakta di lapangan bagaimana siswa harus melaksanakan sumbangan agar pelaksanaan kegiatan OSIS bisa dilaksanakan, kegiatan yang diadakan seadanya karena keterbatasan biaya, serta program kunjungan industri di SMK yang belum bisa dilaksanakan karena belum bisa adanya pertemuan antara sekolah, komite dengan orang tua siswa.
Dengan melihat kenyataan tersebut sudah waktunya kepada Pemprov untuk memberikan keterangan secara detail dan transparan mengenai nilai bantuan yang diserahkan kepada sekolah melalui BOPD, karena saat ini mindset masyarakat hanya mengingat jargon “Sekolah Gratis” saja.
Dan yang lebih penting lagi pemprov bersama disdik untuk menyiapkan pembinaan berupa workshop atau apabila perlu advokasi pada sekolah yang dianggap belum bisa melaksanakan tata kelola manajemen yang baik, sehingga jauhkanlah pencitraan politik dalam pendidikan.
(Mang Sambas)
Komentar ditutup.