SAMBASNEWS.id – PPDB Jabar 2024 ternyata masih menyisakan persoalan klasik karena banyaknya ketidakpuasan dari Calon Peserta Didik/CPD yang tidak diterima.
Pemerhati Pendidikan Jawa Barat Gunawan Rasyid yang juga merupakan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB, Rabu (03/07/2024), menyampaikan pandangannya kepada awak media mengenai kondisi pelaksanaan PPDB Jabar 2024.
Sudah diprediksi sebelumnya keributan yang terjadi akan sama seperti PPDB Jabar 2023, karena sistem PPDB tidak berubah signifikan, hanya saja dalam penanganan masalah tahun 2023 diduga banyak bohongnya, sementara tahun 2024 PLH Kadisdik Jabar lebih kongkret mengeksekusi di sekolah yang berpotensi bermasalah dan tindakan tegas tanpa pandang bulu, pembatalan CPD yang melakukan kecurangan menjadi efek kejut tersendiri dan LAKI-KBB mengapresiasi langkah Ade Afriandi sebagai PLH Kadisdik.
Gunawan Rasyid juga mengatakan PPDB Jabar 2024 tahap 1 diyakini masih menyisakan persoalan kalau dilakukan investigasi secara menyeluruh dan LAKI-KBB sanggup membuktikan, hanya saja efek kejut yang dilakukan oleh PLH Kadisdik Jabar sudah bisa menjadi bahan evaluasi perbaikan sistem PPDB Jabar kedepan, ucapnya.
Yang tidak boleh kehilangan fokus adalah hasil PPDB Jabar tahap 2 di mana potensi keributan/kerawanan dalam jalur prestasi sangat besar akibat pola skoring dengan nilai kejuaraan 30% dan uji kompetensi 70% memberikan peluang kepada oknum operator dan CPD bisa melakukan kerja sama.
Hasil kajian kami banyak sekolah yang tidak melakukan uji kompetensi karena terkendala SDM, biaya dan waktu, ada juga sekolah yang melaksanakan secara tertutup, padahal kalau berbicara akuntabilitas seharusnya dilakukan secara transparan, kecuali nama pengujinya boleh dirahasiahkan.
Penilaian ujikom 70% dari total skor 100% sudah pasti lebih rawan karena penilaiannya tidak menggunakan alat tapi subyektif berdasarkan penilaian orang, sehingga dengan mudah menggeser angka berdasarkan selera atau titipan, ujar Guras.
LAKI-KBB sendiri sudah menyampaikan beberapa kali kepada Disdik Jabar bahwa persoalan pokok ada di kebijakan anggaran sejauh mana Pemda Jabar mampu menambah sekolah di kecamatan-kecamatan dengan kualitas sekolah yang ideal, perbaikan integritas SDM dan perbaikan sistem penerimaan CPD, selama fokus itu tidak dilakukan persoalan ini tiap tahun akan muncul dan menjadi ironis, pungkas Gunawan Rasyid.
(Dadan Sambas)